Whistle Blowing System

    Jadilah bagian dari Insan Angkasa Pura II yang bersih untuk Indonesia yang lebih baik dengan melaporkan tindakan kecurangan (fraud), pelanggaran code of conduct atau tindakan menyimpang lainnya karyawan PT Angkasa Pura II (Persero)  kepada kami.  

    Bagi Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pelanggaran tersebut di atas, namun merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena mungkin Anda kenal dengan para pelaku, sebagai contoh atasan Anda, teman kerja Anda, dan lain-lain, Anda dapat memanfaatkan fasilitas ini selain sarana pelaporan lain yang kami sediakan (Telepon pengaduan, e-mail pengaduan atau faximile). Anda dapat menjadi whistleblower bagi Perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi ini, insya Allah kerahasiaan identitas Anda akan terjamin.

Jenis Pengaduan

Jenis Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi:

  1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
  2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
  3. Pemerasan;
  4. Perbuatan curang;
  5. Benturan Kepentingan;
  6. Gratifikasi.

Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor.  Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor sebagai berikut :

  1. Pemecatan yang tidak adil
  2. Penurunan jabatan atau pangkat
  3. Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya
  4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

 

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No.15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

  1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
  2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
  3. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
  4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

 

Dalam hal Pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

Prosedur Pengaduan

  • Pelapor

Prosedur pengaduan/penyingkapan atas terjadinya pelanggaran oleh Pelapor dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris Utama, dengan ketentuan yaitu:

  1. Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/handphone/ faksimili/email dan fotokopi identitas diri.
  2. Pengaduan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
  3. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
    1. Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan,
    2. Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan,
    3. Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pengaduan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
  4. Pengaduan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) boleh dilakukan, tapi wajib dilengkapi dengan fotokopi/salinan dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.

 

  • Data Pendukung Pengaduan

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

  1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan), 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
  2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
  3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
  4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
  5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
  6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
  7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

Tentang Kami

PT Angkasa Pura II (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi amanah oleh pemerintah untuk menjalankan bisnis pengelolaan bandar udara secara profesional, transparan  dan akuntabel sesuai pinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).   Sejalan dengan visinya menjadi pengelola bandara kelas dunia (world class) yang terkemuka dan profesional, maka untuk meningkatkan kepercayaan kepada stakeholdernya,  PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan upaya pengendalian dan pencegahan terhadap adanya indikasi penyimpangan atau pelanggaran (fraud) yang dilakukan oleh Insan Angkasa Pura II  yang tidak sejalan dengan ketentuan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya sistem pengendalian dan pencegahan yang baik, diharapkan makin meningkatkan kepercayaan pemegang saham, stakeholders dan kinerja perusahaan secara signifikan.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh segenap Insan Angkasa Pura II.  Untuk itulah, PT Angkasa Pura II (Persero) menyediakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) sebagai wujud komitmen PT Angkasa Pura II (Persero) terhadap penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan bersih (clean and good governace)

Penerapan whistle blowing system akan memberikan kesempatan kepada segenap Insan Angkasa Pura II dan pihak eksternal untuk dapat menyampaikan laporannya, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Kontak kami

Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkan kepada pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama atau Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) (apabila terlapor selain Direksi) melalui sarana/media sebagai berikut:

Telepon              : 021 – 5505042

Fax                   : www.angkasapura2.co.id

Website            : www.angkasapura2.co.id

Email                : spi.wbs@angkasapura2.co.id

 

Selain itu dapat juga disampaikan melalui amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop tersebut, yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala Satuan Pengawas Internal dalam hal terlapor Direksi, apabila terlapor Direksi dapat ditujukan kepada Komisaris Utama, dengan alamat:

 

PT Angkasa Pura II (Persero)

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Gedung 600

Kotak Pos 1001 – JKT 19120

Tangerang


Telp : 021-5505042

Email : spi.wbs@angkasapura2.co.id

Fax : 021 - 5501536

PT Angkasa Pura II (Persero) - Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi